Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memberi klarifikasi perihal adanya penyintas gempa di Mamuju yang harus mencari KK di puing-puing rumahnya demi mendapatkan bantuan sembako.
- Elvariza Opita
- Kamis, 21 Januari 2021 - 17:22 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu beredar viral kisah seorang penyintas gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang harus nekat kembali ke rumahnya demi mencari Kartu Keluarga (KK). Bukan tanpa alasan, dijelaskan F, sang penyintas, KK tersebut merupakan prasyarat demi bisa mendapatkan bantuan di salah satu posko pemerintah.
Kisah viral ini sontak menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Sebab sang penyintas mengaku sangat khawatir terjadi gempa bumi susulan yang bisa membahayakan nyawanya ketika berusaha mencari KK, dan makin miris kala terungkap bantuan yang diterima hanya berupa mi instan.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar pun akhirnya memberi tanggapan soal kehebohan ini. Ia pun menegaskan bahwa penyintas gempa tidak perlu menunjukkan KK demi mendapatkan bantuan.
"Tidak perlu menunjukkan KK untuk mendapatkan bantuan," ujar Ali ketika hadir secara virtual di talkshow "Mata Najwa" edisi Rabu (20/1) malam. Pada kesempatan itu, ia menjelaskan perihal fungsi menunjukkan KTP dan KK, namun bukan berarti warga tak bisa mendapat bantuan kalau tak memilikinya.
"Untuk satu - dua hari kita mulai mendata warga (KTP dan KK) untuk ganti rugi rumah yang rusak. Ini harus didata semua, makanya harus diambil KTP dan KK," imbuh Ali, seperti dikutip di akun Twitter @MataNajwa. "Tapi intinya mereka yang terkena bencana akan kami bantu."
Ali menjelaskan, pihaknya sudah berusaha sedaya upaya untuk menerjunkan semua personel untuk membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Saat ini pun jumlah pengungsi yang dilayani sudah mencapai lebih dari seribu orang.
"Di semua daerah yang terdampak di Mamuju, di Majene juga, di sana sudah ada personel kami (yang dikerahkan) untuk bekerja," kata Ali. "Di Stadion saja sampai ada seribu orang pengungsi yang setiap hari dikasih makanan. Lalu ada juga di kantor Gubernur dan Bupati."
(wk/elva)
