Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengaku PPKM mikro yang diterapkan oleh pemerintah berlawanan dengan prinsip keilmuan.
- Nidya Putri
- Rabu, 10 Februari 2021 - 11:27 WIB
WowKeren - Pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai Selasa (9/2). Namun, pemberlakuan PPKM ini rupanya membuat pakar epidemiologi kebingungan.
Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengaku PPKM mikro ini jelas berlawanan dengan prinsip keilmuan. Sebab, testing dinilai menurun.
Jika testing semakin kecil, maka seharusnya PPKM harus semakin ke makro. "Karena kita tidak tahu petanya, mana RT yang aman dan tidak aman, karena testingnya rendah. Yang dianggap rendah bisa saja di sana berisiko tinggi, cuman belum terdeteksi. Berbeda dengan Hong Kong mampu melakukan mikro karena testingnya tinggi, makin tinggi testing tracing, petanya makin jelas itu bisa mampu makin mikro," kata Windhu, Selasa (9/2).
Menurutnya, PPKM mikro ini terlalu bernai karena angka testing dan tracing sangat rendah dan menurun. "Kita testing tracing rendah kok berani-beraninya mikro. Ini bom waktu. Nanti orang-orang yang dianggap aman bisa keluar semaunya. Padahal dia adalah mungkin orang-orang berisiko," jelasnya.
Seharusnya, PPKM dikembalikan lagi ke tingkat kabupaten/kota tanpa tebang pilih. Semua daerah di Jawa-Bali harus melakukan PPKM tingkat kabupaten/kota.
Windhu menilai jika PPKM dikembalikan lagi dengan cara yang benar, yakni dikembalikan ke kabupaten/kota, tetapi tidak dengan mikro. Sebab PPKM mikro menyebabkan testing rendah.
Ia pun meminta agar pemerintah tak terus menerus melakukan coba-coba saat pandemi COVID-19. Jangan menerapkan PPKM mikro yang membuat zonasi yang justru berbahaya. Sebab, peta zonasi dianggap peta buta.
"Jadi kalau memang mau betul-betul mau di tingkat RT/RW, bukan zonasi seperti ini," paparnya. "Tapi yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan, penanganan, sampai sumber dayanya saling membantu karena tidak boleh bergerak."
"Kalau bisa PPKM mikro dengan zonasi ini dibatalkan atau karena sudah terlanjur, dua minggu saja (Diterapkan). Setelah itu kembali ke makro. Dan ketika makro, semua kabupaten/kota di Jawa-Bali dilakukan secara serentak," imbuhnya. "Zonasi itu harus betul-betul membawa konsekuensi kebijakan dan implementasinya, berdayakan masyarakat bahwa penanganann pandemi gerakan masyarakat."
Windhu juga menegaskan bahwa tracing yang semakin rendah itu seharusnya semakin makro, bukan semakin mikro. Hal itu dinilai keliru secara konseptual dan keilmuan. Sebab tidak memiliki peta, tetapi berani mengambil skala mikro yang justru bisa membahayakan dan menjadi bom waktu.
(wk/nidy)
