Pada kunjungannya untuk memantau vaksinasi massal di Bengkulu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan mengapa pemerintah membeli vaksin COVID-19 di banyak negara.
- Nidya Putri
- Jumat, 12 Maret 2021 - 12:54 WIB
WowKeren - Indonesia menjadi salah satu negara yang tengah mengebut dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 demi mencapainya herd immunity. Perlu diketahui, RI sendiri telah membeli vaksin COVID-19 dari berbagai negara.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan pemerintah mengambil langkah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya karena kekhawatiran negara pembuat vaksin menahan penjualan atau embargo. "Kita takut kalau ada apa-apa atau ada embargo dari suatu negara dan ini sudah kejadian. AstraZeneca itu punya Inggris dan sekarang mereka menahan," kata Budi usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Bengkulu, dikutip dari Antara, Jumat (12/3).
"Kemarin mau kirim ke Australia tapi mereka tahan katanya untuk rakyatnya dulu," sambungnya. "Indonesia beruntung tidak membeli vaksin AstraZeneca dari Inggris tetapi membeli vaksin jenis itu dari Korea Selatan dan India."
Saat ini, pemerintah menjalin kerjasama dengan lima negara penyedia vaksin COVID-19 yakni Tiongkok produsen vaksin SinoVac, Korea Selatan dan India vaksin AstraZeneca, Jerman vaksin Pfizer dan Amerika vaksin Novavax.
Khusus vaksin AstraZeneca buatan Korsel dan India, sudah tiba di Tanah Air sebanyak 1 juta dari 11 juta dosis. Vaksin itu merupakan kerjasama multilateral dengan WHO untuk negara-negara berkembang.
"Amerika punya vaksin, namanya Johnson dan Johnson (J&J) yang cuma sekali suntik dan itu tidak boleh keluar dari negaranya. Vaksin ini rebutan sekali," ujarnya. "Kenapa kita memilih empat karena kalau satu nyangkut kita ada di tempat lain."
Di samping itu, Budi juga mengatakan jika suplai vaksin COVID-19 di Tanah Air hingga Juni mendatang diperkirakan baru mencapai 80 hingga 90 juta dosis atau sekitar 24 persen dari total kebutuhan yakni 363 juta vaksinasi yang menyasar 181,5 juta orang. Keterbatasan ketersediaan vaksin ini membuat pemerintah harus berusaha keras mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi agar dilakukan secara bertahap supaya tidak ada kegiatan vaksinasi yang terhenti.
"Banyak yang bilang negara lain bisa suntik satu juta per hari," tuturnya. "Saya bilang kalau kita juga satu juta per hari, selama tiga hari selesai terus satu bulan berikutnya ngapain."
Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan jumlah vaksinasi harian dari Februari lalu hanya sekitar 100.000 vaksinasi per hari dan pada Maret hingga April dinaikkan menjadi 500.000 vaksinasi per hari. Kemudian pada Mei dan Juni ditargetkan mencapai satu juta vaksinasi per hari, lalu setelahnya yakni Juli hingga Desember bisa mencapai lebih dari satu juta vaksinasi per hari.
(wk/nidy)