Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebaiknya diganti untuk memperbaiki citra Presiden Joko Widodo.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 14 April 2021 - 15:52 WIB
WowKeren - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo- Ma'ruf Amin menguat usai DPR RI menyetujui penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan juga pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bahkan menyebut Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pekan ini.
Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko lantas terseret dalam isu reshuffle ini. Moeldoko dinilai pengamat sebagai salah satu pihak yang harus diganti dalam reshuffle kali ini.
"Mestinya Moeldoko diganti. Karena sudah melakukan tindakan memalukan, dan telah mempermalukan Jokowi dan pihak Istana," tutur pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, Rabu (14/4). "Tindakan Moeldoko mengkudeta PD (Partai Demokrat) merupakan bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan)."
Sebagai informasi, Moeldoko didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, Ujang mendorong reshuffle Moeldoko untuk memperbaiki citra Jokowi yang sempat terseret dalam kisruh Partai Demokrat. "Untuk membersihkan citra Jokowi dan Istana, Moeldoko seharusnya tak dipertahankan," kata Ujang.
Namun demikian, Ujang sendiri menilai ada kemungkinan posisi Moeldoko masih aman. Pasalnya, Jokowi dinilainya masih membutuhkan Moeldoko.
"Kelihatannya Moeldoko masih akan aman, karena Jokowi dan Moeldoko saling membutuhkan, dan tahu sama tahu," paparnya. "Dulu Moeldoko disimpan jadi KSP itu kan untuk membentengi Jokowi dari serangan lawan-lawan politik Jokowi, dari kalangan purnawirawan jenderal. Jasanya ada ke Jokowi."
Di sisi lain, Ujang juga menyebutkan sejumlah nama Menteri yang menurutnya layak untuk diganti dalam reshuffle kali ini. Salah satunya adalah Mendikbud Nadiem Makarim yang dinilai kontroversial.
"Soal Nadiem antara diganti dan tidak, jika melihat kinerjanya yang banyak kontroversial, Nadiem layak diganti," kata Ujang. "Namun, karena politis, Nadiem bisa saja masih aman."
Sementara itu, Menristek Bambang Brodjonegoro disebutnya kemungkinan akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru. "Karena kementeriannya dilebur, Bambang Brodjo akan digeser menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru," pungkasnya.
(wk/Bert)
