WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah untuk melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan melakukan pengecekan ke lapangan, bukan hanya membaca laporan tertulis dari jajaran pemerintah daerah.

"Bapak ibu saudara-saudara yang saya hormati, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan. Tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat," kata Jokowi kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4).

Dia menambahkan, "Oleh sebab itu jangan sampai saudara-saudara hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas. Hati-hati ini."

Jokowi kemudian meminta kepala daerah untuk bekerja dengan kecepatan yang tinggi. Dengan begitu, kebijakan maupun rencana kerja yang disusun dapat diwujudukan dengan baik dan sesegera mungkin.

"Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketetapan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini," papar Jokowi.

Terkait kebijakan, Jokowi meminta kepala daerah untuk fokus pada skala prioritas agar alokasi anggaran lebih terkonsentrasi. "Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggarannya sampai 40 ribu. Mata anggaran kegiatan," ujar Jokowi.

Dia melanjutkan, "Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang mengontrolnya, semakin gampang mengeceknya dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang diterima. "Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangunan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat. Gedean yang mana," jelasnya.

"Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Hati-hati," sambung Jokowi.

"Sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua prioritas atau maksimal tiga prioritas. Sudah, anggaran itu prioritaskan ke sana 60 persen. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.