BKN disebut masih menunggu persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Satgas Penanganan COVID-19 mengingat SKD dan Seleksi Kompetensi digelar di tengah pandemi.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 20 Agustus 2021 - 14:32 WIB
WowKeren - Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK 2021 hingga kini masih belum mendapat kepastian. Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebut masih menunggu persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Satgas Penanganan COVID-19 mengingat SKD dan Seleksi Kompetensi digelar di tengah pandemi.
Ketidakpastian jadwal ini rupanya membuat para peserta tes merasa resah. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi mengaku khawatir jika jadwal seleksi CPNS-PPPK 2021 diundur.
"Makin ke sini kok syaratnya dibuat susah ya. Ini lagi jadwalnya belum pasti dan kemungkinan besar diundur," ungkap kepada JPNN.com, dikutip pada Jumat (20/8).
Menurut Cecep, hal ini membuat honorer tua semakin khawatir dan tidak tenang. Pasalnya, jadwal seleksi yang diundur membuat usia mereka semakin mendekati masa pandemi. Cecep mengungkapkan ada cukup banyak honorer K2 yang sudah memasuki usia kritis sehingga peluangnya menjadi ASN semakin kecil.
"Saya khawatir kejadian seleksi PPPK 2019 terulang lagi. Cukup banyak honorer K2 jadi korban," tuturnya.
Sebagai informasi, honorer K2 usia tua yang lulus tes tahun 2019 tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya lantaran baru diangkat pada tahun 2021. Mereka memasuki usia pensiun sebelum NIP PPPK dan SK sampai ke tangan. Selain itu, ada juga yang meninggal dunia sebelum sempat diangkat menjadi ASN.
Selain permasalahan masa pensiun, Cecep juga mengungkapkan bahwa faktor memori turut menjadi masalah. Menurutnya, honorer tua rata- rata sudah mudah lupa, sehingga jadwal seleksi yang terus mundur dapat membuat mereka semakin melupakan materi yang telah dipelajari.
Lebih lanjut, kewajiban mengisi Deklarasi Sehat turut dikritisi oleh Cecep. Ia mengaku sebagian honorer masih belum bisa mengisi formulir tersebut lantaran belum semuanya muncul di sistem SSCASN. Ia pun berharap pemerintah tak membuat persyaratan yang bertele-tele mengingat banyak peserta tes PPPK Guru yang sudah tua.
"Ini meresahkan rekan- rekan kami," pungkasnya. "Ketika ada syarat harus ada surat Deklarasi Sehat, tetapi ketika kami cari tidak ada di SSCASN."
(wk/Bert)
