Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencurigai 8 sampel pasien COVID-19 dari Kulon Progo merupakan varian Omicron. Kini, sampel itu pun sedang diperiksa.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 14 Januari 2022 - 08:06 WIB
WowKeren - Pemerintah terus melacak persebaran COVID-19 varian Omicron di Tanah Air. Terbaru, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memeriksa sebanyak 8 sampel pasien COVID-19 yang dicurigai tertular varian baru Omicron.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, Pembajun Setyaningastutie mengatakan pemeriksaan whole genom sequencing (WGS) terhadap 8 sampel yang diduga Omicron tersebut dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates, Kulon Progo, dan Laboratorium FK-KMK UGM.
Pembajun Setyaningastutie menyebut kedelapan sampel yang seluruhnya berasal dari Kulon Progo tersebut dicurigai Omicron lantaran memiliki CT value di bawah 30 serta terjadi penularan dalam waktu yang cepat.
"Kemarin dari 11 sampel, yang dikirim (untuk diperiksa) delapan. Kalau saya lihat yang CT di bawah 30 tidak sampai delapan orang, tapi karena dia dalam satu area dan kondisi saat ini lebih aman jika diperiksa semuanya," ujar Pembajun Setyaningastutie.
Menurut Pembajun, delapan sampel asal Kulon Progo tersebut tidak terkait dengan riwayat pasien yang bepergian ke luar negeri. Tapi hanya sekadar pernah menerima atau berkontak dengan tamu.
Pembajun Setyaningastutie menuturkan bahwa hasil pemeriksaan WGS terhadap delapan sampel itu diperkirakan keluar sekitar dua minggu. Hasil nantinya akan diumumkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Selain delapan sampel dari Kulon Progo, Pembajun menyebut bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengirim tujuh sampel dicurigai Omicron dan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Mengacu ketentuan dari pemerintah pusat, minimal daerah harus mengirimkan 70 sampel untuk dilakukan WGS.
"Dalam tahap pertama ini diminta segera, dikirimnya ke BBVet dan UGM," kata Pembajun.
Sebagai upaya antisipasi penyebaran Omicron, Pemda DIY telah meminta seluruh rumah sakit milik pemerintah menyiagakan minimal 30 persen dari total kapasitas tempat tidur dan 20 persen untuk RS swasta.
"Kami juga mendorong isoter, dan juga 'telemedicine'. Kalau nakes masih ada, kalau kurang ya kita rekrut lagi yang pernah jadi relawan. Kita sudah punya by name, by address-nya," pungkas Pembajun.
(wk/amel)
