Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, ada beberapa kementerian yang telah diminta Presiden Joko Widodo untuk pindah ke IKN Nusantara pada gelombang pertama.
Usai Presiden Jokowi meneken UU IKN, kini proyek pembangunannya akan segera dimulai. Jokowi pun memaparkan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pembangunan Ibu Kota Baru tersebut.
Tidak lama lagi, Jokowi disebut akan mengumumkan sosok Kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Sebelumnya, nama Ridwan Kamil dan Ahok digadang-gadang akan menjadi pemimpin di IKN baru itu.
Wilayah Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tampaknya masih bermasalah. Kali ini, terungkap bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam zona merah endemis malaria.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengatakan pelantikan Kepala Otorita IKN bisa saja dilakukan pekan depan. Ia juga membocorkan bahwa kandidat Kepala Otorita IKN akan berasal dari non-partai politik (parpol).
Di sisi lain, rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur semakin matang usai Jokowi menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Otorita IKN.
Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan IKN di masa pandemi COVID-19 menimbulkan pro-kontra. Hal itu lantas dibandingkan dengan situasi saat Presiden Soekarno membangun GBK.
Adi Kustaman selaku Sekretaris Camat Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyambut Jokowi bersinergi dengan pemerintah pusat.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama Kepala Otorita yang akan menjadi pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut bahwa pembangunan IKN itu menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.
Pembangunan IKN Nusantara disebut akan dimulai pada semester II tahun 2022 ini. Sementara itu, hingga kini pemerintah masih menunggu alokasi anggaran dana IKN dari Kemenkeu.
Sebelum membangun suatu gedung, tentu saja dibuat desainnya terlebih dahulu, sama halnya dengan proyek pembangunan Istana Negara IKN Nusantara di Kalimantan. Saat ini, desain Istana IKN baru pun masih dalam proses.
Hingga Selasa (15/2), sudah ada lebih dari 32,2 ribu orang yang telah menandatangani petisi bertajuk 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara'.
Belum lama ini, sebuah petisi yang menolak pemindahan IKN muncul dan telah diteken puluhan ribu orang. Hingga Kamis (10/2), petisi ini telah diteken lebih dari 25.600 orang dari target 35.000 tanda tangan.
Presiden Joko Widodo memiliki rencana untuk berkeman di lokasi titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) baru. Rencana itu terungkap lewat pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.
Pemerintah rupanya semakin serius dengan perpindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, bahkan Presiden Jokowi juga telah menargetkan waktu perpindahan tersebut.
Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat itu menyampaikan dukungan untuk pembangungan IKN baru.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perpindahan IKN usai RUU IKN disahkan menjadi UU. Di sisi lain, Jokowi juga berbicara mengenai hal tersebut.
Tampaknya rencana pemerintah soal perpindahan Ibu Kota hingga saat ini masih menuai pro kontra. Kini, giliran Gubernur DKI Jakarta yang turut mengomentari rencana perpindahan IKN itu.
Pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia dipastikan akan terus berjalan. Pemerintah pun telah memiliki 6 klaster rencana pembangunan industri untuk Ibu Kota Negara yang baru.