Anjloknya nilai rupiah membuat para pengusaha mengeluhkan harga bahan baku, sehingga membuat mereka harus mengiris tempe setipis kartu ATM.
- Wahyu
- Senin, 07 Januari 2019 - 13:38 WIB
WowKeren - Selama kampanye, tak jarang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik pemerintah yang dinilai kurang bisa menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia. Padahal, pemerintah saat ini telah berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Hal tersebut disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf Amin, upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan kerap dihadapkan pada isu hoaks yang muncul dari pernyataan-pernyataan tanpa indikator yang jelas. Sehingga menurutnya, hal tersebut membuat seolah-olah pemerintah telah gagal memerangi kemiskinan.
Beberapa waktu lalu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno sempat mengatakan bahwa keluhan masyarakat semakin bertambah ketika rupiah sempat melemah di angka Rp15.000. Akibat anjloknya nilai rupiah ini, banyak warga yang mengeluhkan dampaknya terhadap sektor perekonomian. Salah satunya terhadap pengusaha tahu dan tempe.
Mahalnya harga bahan baku tempe, kedelai, membuat para pengusaha tempe harus mengiris tempe mereka hingga setipis kartu ATM. Begitu juga dengan pengusaha tahu yang harus memangkas ukuran tahu agar tetap laku di pasaran.
"Tempe sekarang sudah dikecilkan. Dan tipisnya sama kayak kartu ATM," kata Sandi beberapa waktu lalu. "Tahu Ibu Yuli di Duren Sawit, jualan tahu dikecilin karena tidak bisa menaikkan harga karena enggak akan laku karena daya belinya.
Terkait hal ini, Ma'ruf menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur berhasil tidaknya upaya pemerintah dalam menangani isu ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran tidak bisa dinilai dari tebal tipisnya tempe.
"Contoh, tempenya aja katanya seperti kartu ATM," kata Ma'ruf dalam pidatonya di Kantor DPP PPP Menteng, Jakarta pada Minggu (6/1). "Menghilangkan kemiskinan dan pengangguran itu tidak bisa diukur dengan tebal tipisnya tempe."
Menurut Ma'ruf, kritik terhadap pemerintah seharusnya didasarkan pada data yang akurat. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menanggapi isu-isu serupa yang berasal dari lembaga yang kurang kredibel.
"Ukuran berhasil atau tidak dari penilaian oleh lembaga yang kredibel," tambah Ma'ruf. "Jadi berhasil atau tidak pemerintah, turun atau tidak (kemiskinan), itu sebenarnya sudah ada ukuran."
(wk/wahy)