Presiden Jokowi mengaku akan mencari tabloid kontroversial ini dan membacanya demi bisa memberikan komentar mumpuni.
- Nur Khotimah
- Sabtu, 26 Januari 2019 - 16:05 WIB
WowKeren - Publik dihebohkan dengan beredarnya tabloid kontroversial bertajuk "Indonesia Barokah". Isi tabloid yang sudah beredar di sejumlah daerah ini diduga menyudutkan pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo pun telah melaporkan "Indonesia Barokah" ini ke polisi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih belum mau memberikan komentar banyak perihal tabloid "Indonesia Barokah" ini. Jokowi mengaku belum sempat membaca "Indonesia Barokah" sehingga enggan memberikan komentar banyak. Ia juga akan segera mencari tabloid tersebut dan membacanya.
"Saya belum pernah baca. Saya cari sebentar lagi. Saya cari sebentar lagi. Saya cari kalau sudah cari, ketemu, baca, baru saya komentar," kata Jokowi seperti dilansir Detik, Sabtu (26/1). "Kalau (sudah) baca, baru nanti ngomong. Saya belum baca."
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih belum menemukan alamat penerbit tabloid ini. Menurut Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota Bawaslu, alamat redakti yang tertulis dalam tabloi "Indonesia Barokah" palsu.
"Sudah mencari alamarnya, enggak menemukan. Kemudian kami sampaikan ke jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota," ujar Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi pada Jumat (25/1). "Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa. Tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye."
Sementara itu, Jusuf Kalla alias JK meminta agar "Indonesia Barokah" yang dikirim ke masjid untuk dibakar. "Ya itu karena melanggar aturan apalagi mengirim ke masjid. Saya nanti harap jangan dikirim ke masjid. Semua yang (sudah ada di) masjid-masjid itu dibakarlah, siapa yang terima itu," kata JK.
Sekedar informasi, "Indonesia Barokah" ini diketahui dikirim ke masjid-masjid di Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam amplop cokelat. Warga pun telah melaporkan hal ini ke Bawaslu. Penanganan yang dilakukan menggandeng Dewan Pers untuk menelusuri apakah berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, serta badan hukum media tersebut.
Sementara itu, Bawaslu sudah mengatakan bahwa tabloid ini tidak mengandung unsur kampanye di dalamnya. Pihak dari Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sebelumnya juga telah menegaskan bahwa pihak mereka tidak mengedarkan tabloid tersebut.
(wk/nur2)
