Salah satu upaya yang hendak ditempuh BPJS Kesehatan demi menertibkan pembayaran iuran adalah dengan menerjunkan ribuan kader JKN untuk menagih langsung ke rumah peserta. Upaya ini pun menuai kritikan keras.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 02 November 2019 - 18:27 WIB
WowKeren - Berbagai upaya terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki kinerja keuangan lembaganya. Salah satunya terkait upaya BPJS Kesehatan dalam menagih iuran yang kerap ditunggak oleh para pesertanya.
Yang terbaru, dikabarkan BPJS Kesehatan siap mengerahkan kader-kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menagih iuran para peserta. Nantinya kader JKN itu akan mendatangi satu-persatu rumah peserta.
"Kader JKN berfungsi mengingatkan, bisa juga menerima pendaftaran peserta," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/11). "Kalau ada keluhan silakan disampaikan, nanti dieskalasi atau ditindaklanjuti."
Sedianya ada lebih dari tiga ribu kader yang akan diterjunkan dalam program ini. Namun Iqbal menolak bila kader-kader tersebut disamakan dengan debt collector.
Wacana itu pun langsung menuai beragam reaksi, termasuk penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurutnya wacana tersebut bermaksud baik, namun demikian ia berharap agar ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
"Saya kira kita perlu komunikasi yang lebih manusiawi," ujar Mufidayati di Jakarta, dilansir Republika. "Yang lebih persuasif kepada masyarakat dan jangan bikin risau masyarakat."
Mufidayati sendiri lebih menyarankan bila BPJS Kesehatan mengerahkan aparat alih-alih kader JKN untuk menagih iuran tersebut. Hal ini dilakukan agar tak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini kenaikan iuran pun sudah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.
"Terus datang lagi diisukan datang kader-kader JKN yang ingin menagih," tuturnya. "Orang kan bahasa 'ditagih' itu kaya bahasa yang gimana buat masyarakat."
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar. Menurut Indra, sebaiknya pemerintah daerah setempat yang menjemput bola dengan mendata siapa saja peserta mandiri yang tidak mampu membayar. Para peserta ini lantas didaftarkan ke peserta penerima bantuan iuran (PBI).
(wk/elva)
