Jokowi Ingin Destinasi Wisata Super Premium, Kuota di Labuan Bajo Bakal Dibatasi
Nasional

Presiden Joko Widodo tidak ingin jika destinasi wisata Labuan Bajo dicampuradukkan dengan wisata kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, ia akan menerapkan sistem kuota.

WowKeren - Pemerintah RI tengah mengupayakan peningkatan devisa negara. Salah satunya dengan mendongkrak sektor pariwisata.

Untuk itu, pemerintah berencana untuk membagi destinasi wisata menjadi tiga kelas, yakni kelas super premium, premium, dan menengah ke bawah. Adapun wisata yang saat ini digodog untuk dijadikan destinasi super premium adalah Labuan Bajo.

Presiden Joko Widodo ingin agar kawasan wisata Labuan Bajo diperuntukkan bagi wisatawan kelas super premium. Ia tidak ingin jika destinasi wisata ini dicampuradukkan dengan wisata kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, ia akan menerapkan sistem kuota.

"Labuan Bajo juga super premium," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11). "Jangan sampai dicampur aduk menengah bawah kalau perlu ada kuotanya. Berapa orang yang boleh masuk ke Labuan Bajo dalam satu tahun."


Saat ini, sistem tersebut masih didesain oleh Kementerian Pariwisata. Sedangkan mengenai kapan kebijakan tersebut akan mulai berlaku, adalah tahun depan. "Ini belum, baru didesain, tahun depan selesai," imbuh mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Labuan Bajo bukan satu-satunya destinasi wisata yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Ada Mandalika, Danau Toba, Borobudur, dan Manado. Kelima destinasi tersebut saat ini sedang dikebut pembangunannya. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan di destinasi super prioritas itu adalah perbaikan fasilitas bandara, terminal, pelabuhan, perpanjangan runway, serta perbaikan jalan menuju kawasan wisata.

"Saya cek terus lima destinasi ini selesai di 2020," tutur Jokowi. "Dan sisanya tiga tahun setelah itu rampungkan lagi sisanya."

Tak hanya menggenjot perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan melakukan promosi besar-besaran untuk mendatangkan devisa negara. Melalui Kemenpar, pemerintah akan mendesain calendar event, annual event, hingga merangkul industri ekonomi kreatif. "Kalau negara lain misal dana promosi 10, kalau Menpar minta 20 saya beri tapi harus tepat sasaran," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Biaya tiket yang mahal diperlukan untuk menutup biaya perawatan Taman Nasional Komodo yang mencapai Rp 129 miliar per tahun. Sementara itu, pemerintah dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya menganggarkan biaya perawatan sebesar Rp 33 miliar.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts