Untuk merealisasikan kebijakan ini pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan sisi keberlanjutan program.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 13 April 2020 - 17:03 WIB
WowKeren - Pemerintah telah membuka pendaftaran untuk para peserta Program Kartu kerja pada akhir pekan lalu, Sabtu (11/4). Program ini diutamakan untuk para pekerja yang menjadi korban PHK sebagai imbas pandemi COVID-19 di negeri ini.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah akan sejumlah hal terkait penerapan program ini. Pasalnya, program ini hanya menampung sekitar 164 ribu pekerja untuk gelombang pertama. Sedangkan ada jutaan penduduk di luar sana yang juga membutuhkan pekerjaan.
"Saat pemerintah menetapkan social distancing akibat mewabahnya COVID-19, sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan," kata Lestari, Senin (13/4). "Bahkan mem-PHK karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK."
Selain itu, ia berharap agar persyaratan untuk pendaftaran tidak justru menimbulkan masalah baru bagi calon pendaftar. "Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi," lanjutnya.
Program Kartu Pra Kerja memungkinkan peserta untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Namun pemerintah juga dinilai perlu memperhatikan sisi keberlanjutan ini terkait kesempatan lowongan kerja bagi para peserta jika sudah selesai menjalankan program.
"Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka?" kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem. "Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran."
Untuk merealisasikan kebijakan ini pun pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan sisi keberlanjutan program ini. Ia tidak ingin jika ada peserta yang mendaftar hanya karena iseng atau coba-coba.
"Jangan sampai mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti," terang dia. "Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir."
Sementara itu, program ini sempat diwarnai sederet problem sejak awal peluncurannya lalu. Seperti penundaan perilisan hingga susahnya untuk mengakses laman resmi Kartu Pra Kerja tersebut.
(wk/zodi)
