Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat menilai jika keputusan pemerintah provinsi untuk memberlakukan new normal terlalu tergesa-gesa.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 28 Mei 2020 - 15:19 WIB
WowKeren - Skenario new normal yang digaungkan di tengah pandemi corona yang belum usai menuai pro kontra. Serikat buruh di Jawa Barat menyampaikan kritik mereka terhadap pemberlakuan new normal.
Seperti diketahui, Jawa Barat akan memberlakukan new normal mulai Senin (1/6) mendatang. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto menilai jika keputusan Pemprov untuk memulai new normal tersebut terburu-buru. Pasalnya, banyak pekerja sebelumnya sempat pulang kampung sebelum dirumahkan oleh perusahaan.
Sehingga hal ini dikhawatirkan justru akan memicu terjadinya gelombang penularan virus di perusahaan. Ia menyebut jika jumlah pekerja di Jabar yang telah dirumahkan mencapai 200 ribu orang.
"Penyebaran COVID-19 ketika karyawan sudah semuanya bekerja, maka ada kekhawatiran penyebarannya menjadi fokus di industri-industri," kata Roy dilansir Kumparan, Kamis (28/5). "Karena arus balik teman-teman buruh yang mudik dan sekarang harus bekerja kembali perlu diwaspadai."
Ia meminta agar pemerintah tak mengorbankan keselamatan para pekerja demi alasan pemulihan perekonomian. Sebab fokus utama Pemprov Jabar memberlakukan new normal adalah untuk memulihkan ekonomi.
"Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan," lanjut Roy. "Yang dampaknya mengorbankan buruh demi kepentingan ekonomi."
Untuk menyambut new normal ini, perusahaan juga menyiapkan protokol kesehatan. Sebagian perusahaan telah menyediakan hand sanitizer dan masker. Meski demikian, ada satu protokol yang kemungkinan akan sulit untuk diterapkan secara ketat yakni menjaga jarak.
"Dalam industri itu kan dia enggak bisa menjaga jarak 2 meter dengan karyawan lain," lanjutnya menjelaskan. "Karena proses produksi dalam satu ruangan itu agak sulit."
Ia kemudian mencontohkan industri padat karya. "Khususnya industri manufaktur padat karya kayak sepatu, garmen, tekstil, itu agak sulit menerapkan physical dan social distancing-nya," papar dia.
Selain itu, perusahaan juga seharusnya melakukan rapid test untuk memastikan buruhnya terbebas dari virus. "Faktanya enggak ada. Gak dilaksanakan dengan alasan biaya terlalu mahal kemudian juga ketersediaan alat tes terbatas," tegasnya.
(wk/zodi)
