Penerapan new normal nantinya akan ditentukan oleh masing-masing kepala daerah dengan mengacu pada data persebaran virus corona yang ada di tiap-tiap wilayah.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 29 Mei 2020 - 15:12 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara mengenai skenario new normal di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, penerapan new normal ini akan bergantung pada masing-masing pemerintah daerah.
"Kita paparkan daerah-daerah yang siap berdasarkan data terkait epidemiologinya," kata Airlangga di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (29/5). "Kami sampaikan kepada DPR bahwa yang menentukan itu nanti adalah kepala-kepala daerah, sektor-sektor, dan Satgas COVID-19."
Bukan hanya pemerintah daerah setempat, kesiapan masing-masing sektor serta Satgas COVID-19 juga menentukan penerapan new normal. Penerapan new normal juga harus mengacu pada data persebaran virus corona.
Data ini berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakurasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. "Seluruh data dari BNPB diakurasi oleh Bappenas sehingga data itu mencerminkan daerah per daerah jadi tidak one size fit for all," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan maksud kedatangannya ke sejumlah kementerian. Hal tersebut untuk membahas penerapan new normal di berbagai sektor. "Hari ini kita ke Kementerian Perekonomian dan sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor," tutur dia.
Ia menilai jika penerapan new normal bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu melihat dari data yang sudah dipaparkan secara akurat dan detil. "Itu di detil daerah per daerah namun secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna," ujarnya.
Meski demikian, ada satu sektor yang menurutnya harus lebih diberedel lebih rinci lagi, yakni sektor pendidikan. Sebab, sektor yang satu ini menyangkut berbagai aspek termasuk pesantren.
"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan," lanjut dia. "Karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren."
Pemerintah tengah berencana untuk membuka pesantren. Namun PP Muhammadiyah mengingatkan agar keputusan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat pandemi corona di tanah air masih belum usai.
(wk/zodi)
