Penambahan kasus virus corona di provinsi DKI Jakarta semakin melonjak tajam hingga Selasa (14/7). Hal ini membuktikan PSBB Transisi ala Gubernur Anies Baswedan gagal total?
- Ruth Meliana
- Selasa, 14 Juli 2020 - 17:57 WIB
WowKeren - DKI Jakarta memang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi sejak sebulan terakhir. Namun, kebijakan tersebut ternyata masih tidak mampu membendung laju penyebaran virus corona (COVID-19) yang terus mengganas di ibu kota.
Pada Minggu (12/7) lalu, DKI Jakarta bahkan mencatatkan rekor penambahan kasus COVID-19 tertinggi, yakni sebanyak 404 kasus dalam waktu sehari. Kemudian pada Senin (13/7), tambahan kasus virus corona di DKI telah turun dengan melaporkan 279 kasus di hari itu.
Lonjakan kasus tersebut telah menyebabkan angka positivity rate COVID-19 di Jakarta meningkat tajam dari semula 5 persen menjadi 10 persen. Positivity rate sendiri adalah rasio orang yang mendapat hasil positif dengan total jumlah tes.
Dalam sepekan terakhir, Jakarta memang telah melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan setiap harinya. Lonjakan ini dimulai dari 7 hingga 14 Juli, dimana tercatat tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 2.388 orang atau rata-rata hampir 300 orang per hari.
Kondisi tersebut membuat kebijakan PSBB Transisi yang diusung Gubernur DKI Anies Baswedan terkesan gagal total dalam menekan penyebaran virus. PSBB Transisi DKI sendiri telah berjalan sejak 4 Juni dan fase pertama telah berakhir 2 Juli lalu. Anies kemudian memperpanjang PSBB transisi fase dua selama 14 hari atau sampai 16 Juli ini.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra lantas menilai lonjakan kasus itu akibat keputusan Anies menerapkan PSBB Transisi yang penuh pelonggaran. Hal itu justru membuat kasus di Jakarta tidak menurun namun terus meroket tajam.
”Ini ada dampaknya dari PSBB transisi. Itu kan dimulai 5 Juni dan sekarang sudah sebulan lebih kondisinya masih seperti ini,” kata Hermawan seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (14/7). “Artinya situasi di DKI patut dievaluasi.”
“Harus ada penurunan positivity rate minimal 14 hari terakhir. Sedangkan di Jakarta masih sangat fluktuatif. Kalau konsisten baru bisa dibilang ada pelambatan,” sambungnya. “Kalau mau betul-betul kendalikan, maka PSBB optimal itu pilihannya.”
Pendapat serupa juga diutarakan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, lonjakan kasus di Jakarta terjadi akibat aturan PSBB Transisi yang tidak jelas.
Dampaknya, masyarakat menjadi santai dan banyak yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 setelah berbagai aktivitas dilonggarkan. Trubus menilai jika kebijakan PSBB Transisi ala Anies ini sama sekali tidak ada artinya.
”PSBB transisi itu sebenarnya kebijakan yang tidak jelas sehingga masyarakat jadi abai. Membiarkan terjadinya penularan seperti ini,” ujar Trubus. “PSBB itu sedari awal bentuk intervensi longgar, dengan transisi seperti ini malah semakin longgar dan tidak akan ada artinya.”
(wk/lian)
