Menristek Bongkar Kendala Vaksin Corona Merah Putih, Salah Satunya Terkait Hewan Impor
Nasional
Vaksin COVID-19

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa vaksin Merah Putih saat ini dikembangkan oleh enam institusi.

WowKeren - Indonesia kini juga tengah mengembangkan vaksin corona (COVID-19) sendiri yang disebut sebagai vaksin "Merah Putih". Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) Bambang Brodjonegoro lantas mengungkapkan sejumlah kendala pengembangan vaksin "Merah Putih" ini, termasuk juga tuntutan untuk menghasilkan produk dalam waktu singkat.

"Intinya riset vaksin saat ini di luar pakemnya, di luar kebiasaannya. Karena biasanya riset vaksin memakan waktu lama," ungkap Bambang dalam diskusi BNPB pada Selasa (27/10). "Bahkan beberapa penyakit misal HIV, Ebola, Zika yang sampai sekarang belum ada vaksinnya."

Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut membuat peneliti harus berpacu dengan waktu, contohnya dalam pengurutan genom. "Karena upaya mencari vaksin upayanya pendek, hambatannya ini kita gunakan sel, suatu bentuk kehidupan, untuk mempercepat kadang-kadang ada hambatan namanya makhluk hidup," jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga mengungkapkan kendala terkait ketersediaan pendukung dari penelitian. Menurutnya, masih ada sejumlah bahan untuk penelitian yang harus diimpor dari luar negeri.

"Ada bahan-bahan yang harus diimpor, contoh sel mamalia. Hewan untuk uji coba pun harus kita impor," ujar Bambang. "Kadang-kadang proses impor yang delay proses penelitian."


Bambang pun menjelaskan bahwa vaksin Merah Putih saat ini dikembangkan oleh enam institusi, dan terdepan adalah vaksin dari Eijkman Institute. Vaksin tersebut diketahui menggunakan platform unit protein rekombinan.

"Mereka lagi menyiapkan uji di hewan yang diharapkan bisa selesai akhir tahun dan diharapkan hasilnya memuaskan," tutur Bambang. "Setelah itu, jika berhasil akan diserahkan pada Bio Farma untuk uji klinis dan produksi, dan BPOM akan memutuskan apakah vaksin ini akan bisa digunakan."

Sebelumnya, Bambang sudah menyinggung soal minimnya riset di Tanah Air. Menurutnya, salah satu penyebab minimnya riset adalah biaya alias budget. Bambang menyatakan bahwa hanya 0,25 persen dari total GDP Indonesia yang dialokasikan untuk kepentingan riset.

Total jumlah alokasi tersebut sebenarnya mencapai Rp 40 triliun. Namun dana tersebut digunakan untuk keperluan riset dari Sabang hingga Merauke, baik untuk pihak pemerintah maupun swasta.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa sumber pendanaan riset saat ini paling banyak dari negara. Menurut Bambang, 80 persen anggaran riset di Indonesia berasal dari pemerintah.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts