Bappenas memastikan proyek Ibu Kota baru akan tetap berlanjut pada 2021 mendatang meski pandemi COVID-19 belum teratasi. Begini detail rencana ke depannya.
- Elvariza Opita
- Senin, 28 Desember 2020 - 21:24 WIB
WowKeren - Rencana besar periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun rencana ini menemui penghalang besar berupa pandemi COVID-19 pada 2020 ini sehingga ditunda sementara perkembangannya.
Namun baru-baru ini Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata, menegaskan bahwa proyek akan berlanjut tahun 2021 mendatang. Rencana akan dilanjutkan dengan soft groundbreaking untuk infrastruktur dasar.
"Sebelum pandemi rencana itu dimulai soft groundbreaking Agustus 2020, namun karena pandemi di-postponed kembali ke 2021," terang Rudy dalam webinar akhir tahun Bappenas, Senin (28/12). "Timeline masih on-schedule kalau bisa kembali 2021, kalau ada pergeseran dikit masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi."
Bahkan penundaan selama setahun ini tak mengendurkan target awal pemindahan Ibu Kota. Yakni tetap dengan rencana Presiden Jokowi untuk bisa berkantor di Ibu Kota baru pada 2024 mendatang.
"Perencanaan waktu itu akhir 2024 presiden mulai berkantor di sana," kata Rudy, dilansir dari Kumparan. "Mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu direncanakan, meski ada pergeseran dikit."
Lantas bagaimana dengan pembiayaannya? Sebab dalam RAPBN 2021 yang disampaikan, pos terbesar masih di bidang kesehatan lantaran pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhirnya.
"Untuk biayai IKN, secara prinsip dimungkinkan tentang bagaimana yang mengelola," jelas Rudy. "Ada kolaborasi antara badan otoritas dengan SWF (sovereign wealth fund)."
Nantinya Bappenas juga akan membuka peluang tambahan anggaran lewat Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Di sisi lain, Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah menyatakan bahwa pihaknya idak mengajukan anggaran pemindahan Ibu Kota baru dalam jumlah besar.
"Tidak ada prioritas buat IKN, untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," ujar Suharso pada Juni 2020 silam. Dengan demikian besaran yang cair kurang lebih Rp38,91 miliar.
(wk/elva)
