Muncul Usulan Swasta Diberi Akses Vaksin COVID-19 Mandiri, Ini Kata Pemerintah
Nasional
Vaksin COVID-19

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan hingga saat ini pemerintah belum membuka opsi vaksinasi virus corona (COVID-19) secara mandiri.

WowKeren - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah untuk memberi akses vaksin COVID-19 secara mandiri untuk swasta. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, akses tersebut mampu mendorong percepatan vaksinasi nasional dan meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," kata Rosan dalam siaran persnya, Kamis (14/1).

Rosan mengatakan jika pihak swasta juga ingin ikut berpartisipasi mensukseskan dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Adapun vaksinasi mandiri swasta, kata Rosan, bisa untuk kalangan dunia usaha, karyawan/pekerja dan keluarga karyawan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan hingga saat ini pemerintah belum membuka opsi vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Pemerintah saat ini masih fokus dalam program vaksinasi secara gratis.


Dante menyebut masyarakat yang memiliki finansial cukup dan berniat mendapat vaksin tetap harus menunggu kloter vaksinasi. Artinya, warga yang mampu harus ikut sesuai timeline yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Pengadaan vaksin dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga sementara belum dibuka dulu jalur vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh swasta," kata Dante di RSCM Jakarta seperti yang disiarkan melalui Kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Kamis (14/1).

Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah menetapkan empat timeline vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta penduduk di tanah air yang ditargetkan rampung dalam 15 bulan atau pada Maret 2022. Sasaran tahap pertama vaksinasi adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,3 juta orang.

Untuk tahap kedua, ada dua sub-kategori yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. 17,4 juta untuk petugas publik, dan 21,5 juta untuk lansia. Kemudian tahap ketiga ada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dengan jumlah 63,9 juta. Tahap terakhir, ada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin, dengan target 77,4 juta orang.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts