Milik Kemenkes Kacau, Mendagri Tito Karnavian Usul Vaksinasi COVID-19 Gunakan Data Pemilu 2019
Nasional
Vaksin COVID-19

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menkes Budi Gunadi Sadikin yang berniat menggunakan data KPU untuk vaksinasi Corona. Simak penuturan lengkapnya berikut ini.

WowKeren - Belum lama ini Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengutarakan niatnya untuk memakai data dari KPU guna vaksinasi COVID-19 di tanah air. Ia enggan menggunakan data yang dimiliki Kemenkes karena tidak tepat digunakan sebagai acuan penerima vaksin.

Aksi Menkes Budi ini menuai apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito menjelaskan bahwa data pemilih dari KPU memiliki validitas yang baik. Karena selain berasal dari basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, data tersebut juga telah melalui sejumlah pengecekan ulang jelang pemilihan.

"Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU. Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid," kata Tito seperti dilansir dari Kumparan pada Selasa (26/1).

Namun alih-alih data Pilkada 2020, Tito menyarankan Menkes untuk menggunakan data Pemilu 2019. "Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota, data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual," imbuhnya.


"Nah ini, dengan demikian, bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada. Pada waktu pilkada itu tidak terjadi keributan atau kekacauan di TPS karena setiap TPS sudah mengatur jam kedatangan, diatur dengan undangan datang, petugas juga tidak terlalu capek, konstan kegiatannya, kemudian tidak terjadi penumpukan massa," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito berharap setiap daerah segera mendata calon penerima vaksin. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan skala prioritas penerima, mengingat dosis vaksin yang dimiliki oleh pemerintah saat ini masih sangat terbatas.

"Terutama tadi fasilitas untuk penyuntikan penyimpanan yang tiap-tiap daerah berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya. Ada yang pulau, pantai, di hulu, di pedalaman, nah ini yang perlu dibuat skala prioritas. Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address, dukcapil ada data dan untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin," pungkas Tito.

Sementara itu, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan internasional serta menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas dan 3 ribu rumah sakit.

(wk/eval)

You can share this post!

Related Posts