WowKeren - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di tengah pandemi virus corona. Demo ini nekat dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan korupsi salah kelola investasi saham yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya masih belum memastikan kapan buruh akan berdemo. Meski demikian, ia menyebut buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

”Aksi besaran-besaran akan digelar dalam waktu dekat walaupun pandemi corona,” kata Said dalam konferensi pers seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (10/2). “Tapi anggota KSPI yaitu Serikat Pekerja Nasional mungkin esok akan menggelar aksi di Kemenaker.”

Dalam demo, kaum buruh menuntut agar Komisi IX DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvestigasi dugaan korupsi investasi di saham BPJS Ketenagakerjaan. Said mengatakan pihaknya menduga adanya aliran dana di saham “bodong” yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Dugaan ini muncul setelah penempatan investasi BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak jelas. Tak hanya itu, Dewas Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga turut memberikan informasi adanya penyimpangan dana.

”Kalau Pansus bisa meluas. Bisa ke Komisi III, dan lainnya. Membentuk Pansus tentang BPJS Ketenagakerjaan ini potensinya kerugiannya bisa mencapai Rp43 triliun,” saran Said. “Misalnya blue chip dan non blue chip. Dasar pertimbangannya apa, tidak pernah dijelaskan.”

Sementara itu, Ketua Umum SPN Djoko Hariono membocorkan tanggal aksi demo buruh ini yang akan digelar pada 17 Februari atau 18 Februari. Tanggal itu sendiri telah mengalami perubahan. Ia mengatakan semula aksi unjuk rasa rencananya akan digelar pada Kamis (11/2) hari ini.

"Ditunda minggu depan karena Senin besok mau ada pertemuan (dengan BPJS Ketenagakerjaan),” jelas Djoko pada Rabu (11/2). “Kita udah konfirmasi ke Polda.”

Selain membahas mengenai dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan, buruh juga akan menuntut sejumlah hak mereka. Salah satunya adalah meminta pertanggungjawaban Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait uang pesangon dan upah tak jelas yang diterima jutaan buruh.

”Ini terkait jutaan buruh yang hak jaminan sosialnya disclaimer, enggak terdaftar, ada yang terdaftar tapi enggak bisa bayar iuran,” beber Djoko. “Makanya kita menanyakan ini tanggung jawab siapa.”