Lebih dari seribu tenaga kesehatan (nakes) di Kota Bandung tidak lolos proses skrining Gebyar Vaksin yang dihelat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga). Berikut penjelasan lengkapnya.
- Eva Lestari
- Rabu, 17 Februari 2021 - 15:34 WIB
WowKeren - Lebih dari seribu tenaga kesehatan (nakes) tidak lolos skrining Gebyar Vaksin yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung. Acara ini sendiri telah dimulai sejak tanggal 3 Februari lalu.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi gagalnya proses skrining tersebut. Salah satunya karena pendaftar memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Terkait hal ini, kebanyakan nakes yang tidak lolos menderita hipertensi dan diabetes. Pernyataan itu disampaikan oleh Nina Susana Dewi selaku Ketua Pelaksana Gebyar Vaksin.
"Awalnya 3.300 nakes yang awal mendaftar. Tapi karena berbagai hal, waktu itu belum ada ketentuan komorbidnya masih ketat, yang lolos hari pertama itu 800-an dan hari kedua 1.400-an. Jadi sekitar 2.200," kata Nina seperti dilansir dari Detik.com pada Rabu (17/2).
Meski gagal di tahap pertama, ribuan nakes yang tak lolos proses skrining akan mendapat kesempatan dalam vaksinasi bulan Maret mendatang. "Nanti ada perluasan dan skrining itu jadi nanti tensi tinggi dan menyusui, itu nanti masuk ke kelompok setelah bulan Maret, jadi diulang kembali," imbuh Nina.
Rencananya, nakes yang divaksin pada bulan Maret adalah mereka yang belum pernah mendapat suntikan dosis pertama. "Yang menyusul itu nanti setelah Maret tidak hari ini, karena hari ini menyambung yang dosis pertama kemarin," papar Nina.
Terakhir, Nina mengungkap jumlah nakes di Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. "Kalau berbicara di Jabar sudah hampir mencapai 70 persen dosis satu. Tapi untuk dosis kedua masih rendah, makanya ada gebyar ini untuk merangsang kabupaten/kota ini," pungkasnya.
Sementara itu, vaksinasi tahap kedua mulai digelar pada Rabu (17/2) hari ini. Total sasaran vaksinasi dalam tahap ini adalah sebesar 38,5 juta jiwa yang melingkupi 21 juta lansia serta 17 juta petugas pelayanan publik.
Dalam tahap ini, penerima prioritas berasal dari kalangan pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah serta aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan penerima lainnya adalah petugas keamanan (TNI- Polri), kelompok pariwisata (petugas hotel dan restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet hingga wartawan.
(wk/eval)