Kemendikbudristek telah menetapkan bahwa PTM akan digelar mulai Juni mendatang. Meski demikian, P2G menyebut vaksinasi COVID-19 bagi guru lamban, akibatnya PTM tidak bisa dilakukan serentak.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Sabtu, 05 Juni 2021 - 17:29 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia hingga saat ini belum juga berakhir. Pemerintah tengah mengupayakan agar pandemi bisa segera berakhir, salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi COVID-19 massal.
Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia membuat segala aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah menjadi di dalam rumah, salah satunya sekolah. Selama masa COVID-19, kegiatan mengajar dilakukan secara daring.
Sekolah daring sendiri telah berjalan selama lebih dari satu tahun. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai pada Juli nanti. Dengan syarat seluruh tenaga pendidik dan guru telah divaksin COVID-19.
Akan tetapi, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa apabila PTM dilakukan secara serentak pada Juli 2021, akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19. Artinya bahwa bisa saja mengancam keselamatan guru, tenaga pendidik, pelajar hingga keluarganya.
Satriwan menuturkan bahwa vaksinasi COVID-19 bagi guru dan tenaga pendidik adalah syarat utama pertama lyang harus diselesaikan pemerintah sebelum memulai PTM. Namun, hingga awal Juni, baru satu juta guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksinasi dari total target yakni lima juta.
"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," tutur Satriwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/6). "Kami mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan memang lambat di daerah-daerah, kami meminta Kementerian terkait gerak cepat, apalagi kita baru impor vaksin dari luar."
Hal serupa juga disampaikan oleh Kabid Advokasi P2G Imam Z. Haeri. Haeri mengatakan pemerintah juga harus memastikan seluruh sekolah telah mengisi Daftar Periksa terkait kesiapan pembelajaran tatap muka yang diisi secara daring.
Sementara itu, berdasarkan data Daftar Periksa dari Kemendikbudristek per 4 Juni 2021, sebanyak 54,36 persen sekolah yang sudah mengisinya. Adapun daftar tersebut terkait dengan fasilitas yang harus dilengkapi sekolah seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan, serta pemetaan warga satuan pendidik.
(wk/tiar)
