WowKeren - Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 25 Juli 2021 mendatang. Jokowi bahkan menjanjikan pelonggaran pada keesokan harinya, yakni 26 Juli 2021, apabila memenuhi persyaratan ketat tertentu.

Namun perpanjangan PPKM Darurat ini malah ditanggapi dingin oleh pakar epidemiologi. Yang menjadi sorotan adalah perpanjangan PPKM Darurat hanya berlangsung selama 5 hari yang dianggap tidak realistis dan efektif.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai perpanjangan PPKM Darurat yang cuma lima hari tak memberikan cukup waktu untuk mendeteksi penyebaran virus Corona. Sehingga ia menilai perpanjangan ini juga akan berakhir tidak efektif dalam menurunkan kasus COVID-19 di Tanah Air.

"Tentu tidak realistis seminggu bisa turun," ujar Dicky kepada Suara, Rabu (21/7). "Kecuali ada strategi ekstrem selama PPKM ini dan terus berlanjut, dengan cara 3T yang luar biasa ditingkatkan, itu konsekuensi yang logis."

Dicky pun menyoroti tingkat testing yang berkurang sampai 68 persen dalam tiga hari terakhir. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito sendiri sudah menyampaikan beberapa kemungkinan penyebab di balik turunnya angka pemeriksaan spesimen, seperti dijelaskan di sini.

Dicky mendorong pemerintah untuk tidak takut dengan lonjakan penambahan kasus COVID-19 harian, meski selama PPKM Darurat. Sebab semakin banyak terdeteksi pasien positif COVID-19, maka wabah tidak akan semakin menular liar di masyarakat.

"Jadi paradigma menemukan kasus itu harus dianggap suatu prestasi bukan wanprestasi," tegas Dicky. "Bagaimana kita membasmi musuh ini kalau kita tidak bisa menemukan musuh."

"Jadi menemukan virus ini adalah kuncinya, dengan cara testing kita minimal satu juta, sehingga kita terhindar dari jebakan lockdown dan PPKM," sambungnya. "Ini harus konsisten, vaksinasi dan 5M juga harus."

Di sisi lain, perpanjangan PPKM Darurat juga diimbangi dengan ditambahnya bantuan sosial hingga subsidi. Seperti subsidi gaji yang tengah digodok oleh pemerintah, sampai penambahan jumlah paket obat COVID-19 gratis untuk pasien isolasi mandiri sampai 2 juta buah.