UNESCO Desak Indonesia Hentikan Pembangunan Infrastruktur Pulau Komodo, Pemprov NTT Buka Suara
Pixabay
Nasional
Proyek Jurrasic Park di Pulau Komodo

Sebagai informasi, UNESCO mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara proses pembangunan infrastruktur di Pulau Komodo. Hal ini lantas turut mendapatkan tanggapan dari Pemprov NTT.

WowKeren - Beberapa waktu yang lalu, Komite Warisan Dunia (UNESCO) meminta agar pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan proyek infrastruktur "Jurassic Park" di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya sementara. Hal ini pun lantas mendapatkan respons dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desakan dari UNESCO itu dimuat dalam draf surat bernomor WHC/21/44.COM/7B. Dalam draf ini, Indonesia diminta untuk merevisi analisis mengenai dampak lingkungan terkait proyek infrastruktur yang berada di Pulau Rinca itu. Selain itu, proyek ini disebut juga bisa mengganggu nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV) Pulau Komodo.

Pemprov NTT memberikan tanggapannya, serta berterima kasih atas perhatian dari UNESCO yang memikirkan hingga dampak terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disampaikan oleh Karo Humas Protokol NTT Jelamu Ardu Marius saat dihubungi detik.com.


"Pemprov NTT mengucapkan terima kasih atas masukan dari UNESCO. Pulau Komodo itu cagar biosfer sejak 1977," tutur Marius, Selasa (3/8). "Cagar biosfer ini menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo, dan sejak tahun 2012, terpilih sebagai 7 keajaiban dunia. Karena ia punya label internasional, maka keperluan untuk menata kawasan itu sangat penting."

Lebih lanjut, Marius menjelaskan bahwa maksud dari pembangunan infrastruktur ini adalah bagian penataan di Pulau Rinca. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para wisatawan tidak datang dari berbagai arah. Artinya bahwa, nantinya para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo ini bisa lebih terstruktur dan tertata rapi.

"Jadi Pulau Komodo dan ribuan komodo yang ada di dalamnya itu dikonservasi secara ketat," terangnya. "Sedangkan Pulau Rinca diarahkan memang untuk tourism dan Pulau Komodo, untuk destinasi terbatas berbasis konservasi. Karena itu, Pulau Rinca ditata, kalau tidak ditata, orang masuk dari berbagai arah."

Sementara mengenai desakan dari UNESCO itu, Marius mengatakan bahwa pihkanya masih akan mengkajinya terlebih dahulu. Ia pun meyakini bahwa pemerintah pusat juga memiliki argumentasi terkait hal ini. "Dikaji dulu, tentunya pusat juga sudah punya argumentasi," tandas Marius.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts