Seperti yang diketahui, seluruh upaya pegawai KPK tak lulus TWK dalam mendapatkan haknya, menemukan 'jalan buntu' usai MA-MK menolak gugatannya. Hal ini lantas menjadi sorotan PSHK.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 14 September 2021 - 11:43 WIB
WowKeren - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini masih belum menemukan titik terang. Para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK, masih terus berupaya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan.
Melihat polemik tes ASN yang tak berkesudahan itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyebut bahwa TWK justru untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja keras untuk KPK. Hal ini diungkapkan oleh Gita Putri Damayana selaku Direktur Eksekutif PSHK.
Gita menyebut bahwa sebanyak 57 orang yang bekerja keras dan konsisten untuk KPK disingkirkan secara paksa. Bahkan puluhan pegawai ini dinilai tidak tertolong sampai dicap merah. Padahal, menurutnya, individu-individu tersebut memiliki rekam jejak yang jelas dan berperan dalam pengungkapan kasus-kasus besar.
Maka dari itu, Gita menegaskan bahwa "pembusukan" di KPK harus segera diakhiri. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa Ketua KPK saeharusnya malu dan mengundurkan diri lantaran sudah gagal memberikan teladan yang baik sebagai lembaga antirasuah yang seharusnya menangani korupsi.
Gita menambahkan seharusnya pemerintah juga turut andil dalam merespons polemik tersebut dan segala permasalahan yang ada di KPK, termasuk presiden. "Presiden juga perlu melihat kisruh di KPK," tegas Gita dalam diskusi daring, Selasa (14/9).
Menurut Gita, sikap presiden dalam soal TWK KPK akan menjadi catatan sejarah. Maka dari itu, ia berharap agar pemerintah dan presiden bisa segera merespons dan memberikan putusan yang bijak dalam permasalahan tersebut.
Di sisi lain, ada kabar beredar bahwa pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu ditawari untuk masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, tidak semua pegawai yang tidak lulus TWK ditawari oleh BUMN, hanya beberapa dari mereka.
Kabaran tawaran dari BUMN itu rupanya terdengar sampai pada telinga penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia mengaku geram dan murka terkait hal itu, bahkan menyebutnya sebagai penghinaan.
(wk/tiar)
