Ketua PA 212 Slamet Maarif mengklaim aksi tersebut akan dihadiri oleh ribuan massa. Meski demikian, ia mengimbau para peserta aksi untuk terus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 25 Februari 2022 - 11:26 WIB
WowKeren - Larangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah di India telah memicu gelombang protes. Tak hanya di India, protes terhadap aturan tersebut juga terjadi di Indonesia.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar aksi solidaritas untuk umat Muslim di India pada Jumat (25/2) hari ini. Mereka berencana menggeruduk Kantor Kedutaan Besar India di Jakarta untuk menyikapi dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap umat Muslim di India.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin, ada sejumlah tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi tersebut. Yang pertama adalah meminta pemerintah menghapus aturan larangan hijab bagi umat Muslim di India.
Sedangkan yang kedua adalah meminta pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik apabila India tak juga menghentikan aturan larangan hijab tersebut. "Meminta kepada pemerintah Indonesia agar pro-aktif terhadap pembelaan terhadap umat Islam di India," ujar Novel kepada CNN Indonesia.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengklaim aksi tersebut akan dihadiri oleh ribuan massa. Meski demikian, ia mengimbau para peserta aksi untuk terus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
"Pemerintah RI mendesak pemerintah India untuk melindungi Muslim di India. Jika tidak usir Dubes India, hentikan semua kerja sama dengan India," kata Slamet.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyiagakan sejumlah personel untuk mengamankan aksi demo di depan Kantor Kedubes India di Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, aksi tersebut akan digelar pada Jumat sekitar pukul 12.30 WIB.
"Rencananya mereka nanti di Kuningan, setelah salat Jumat," tutur Sambodo dilansir Kompas.com, Jumat.
Sambodo menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas tidak akan langsung diberlakukan. Nantinya pengalihan baru akan dilakukan setelah mempertimbangkan jumlah massa aksi yang datang ke lokasi.
"Pengalihan arus situasional, melihat perkembangan jumlah massa dan situasi di lokasi," ujarnya.
(wk/Bert)