Jadwal Pemilu 2024 mendatang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi kini muncul wacana untuk menunda Pemilu 2024 yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak.
- Amelia Nur Fatimah
- Sabtu, 26 Februari 2022 - 12:15 WIB
WowKeren - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Rabu (23/2) lalu membawa wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik. Hal itu pun menuai protes dari beberapa pihak. Sejumlah ahli hukum tata negara ikut mengkritik wacana penundaan Pemilu 2024 pemilu tersebut.
Meski Cak Imin hanya melempar wacana penundaan pemilu, pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa usulan itu berkonsekuensi pula terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan MPR. Yusril pun mempertanyakan lembaga yang berwenang memperpanjang masa jabatan lembaga tersebut.
"Konsekuensi dari penundaan itu adalah masa jabatan Presiden, Wapres, kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya. Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut. Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2).
Yusril menyebut, baik Cak Imin maupun Bahlil, yang juga sempat melempar wacana perpanjangan masa jabatan presiden belum bisa menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, penundaan Pemilu akan berdampak pada kevakuman aturan. Penundaan Pemilu dikhawatirkan hanya akan menimbulkan krisis kepercayaan dan politik yang meluas.
"Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana. Amendemen UUD 45 menyisakan persoalan besar bagi bangsa kita," jelasnya.
Meski begitu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno meyakini mayoritas partai politik akan mendukung usulan Cak Imin memperpanjang masa jabatan presiden. Adi Prayitno menyebut parpol juga akan menerima keuntungan jika usulan itu terealisasi.
"Di tengah kemewahan ini, di tengah pragmatisme partai, tentu sangat mungkin wacana untuk penundaan pemilu akan diikuti parpol lain. Hanya iman politik yang akan menjadi benteng terakhir," ungkap Adi Prayitno.
Sementara itu, Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menganggap apa yang dilontarkan Cak Imin adalah wacana konyol dan aneh. Arif menyoroti alasan Cak Imin yang menyatakan pemilu berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
"Potensi konflik dalam pemilu itu, sumbernya terutama berasal dari parpol, sedangkan kita tahu Cak Imin ketua partai. Kita mau bikin pemilu itu pakai berantem atau tidak, itu tergantung pelakunya, yaitu parpol. Jadi kalau mau pemilu damai, parpol harus baik-baik, kalau mau pemilu kisruh, partai bikin aja kisruh," beber Arif.
"Saya tidak menafikan bahwa potensi kekacauan berasal dari pemilih ya. Tapi saya katakan bahwa pengaruh terbesar berasal dari parpol. Jadi aneh logika ini," pungkasnya.
(wk/amel)
