WowKeren - Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia untuk sementara. Pasalnya, diduga ada pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia.

Pengiriman ribuan pekerja yang direkrut untuk sektor perkebunan juga dihentikan sementara. Padahal Malaysia kini tengah menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang bisa menggagalkan pemulihan ekonominya.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, salah satu bukti pelanggaran Negeri Jiran adalah penggunaan sistem "Maid Online". Sistem tersebut memungkinkan perekrutan pembantu rumah tangga tanpa langkah perlindungan yang jelas.

Pengoperasian sistem yang berkelanjutan dinilai melanggar perjanjian yang diteken Malaysia dan Indonesia pada bulan April lalu. Perjanjian itu disebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di rumah tangga Malaysia.

Kepada BBC News Indonesia, Hermono menjelaskan bahwa permintaan pekerja baru dibekukan mulai Rabu (13/7). Adapun permintaan pekerja migran yang telah diminta sejauh ini telah mencapai antara 15 ribu hingga 20 ribu orang. 10 ribu orang di antaranya merupakan pekerja untuk perkebunan dan manufaktur.

Sementara itu, Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia S Saravanan membenarkan menerima surat dari pihak otoritas Indonesia terkait pembekuan pengiriman pekerja tersebut. Kepada Reuters, Saravanan mengatakan bahwa ia akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri RI yang mengawasi departemen imigrasi.

Di sisi lain, langkah moratorium tersebut disambut baik oleh Anis Hidayah dari Migrant Care. Namun ia memperingatkan bahwa strategi khusus diperlukan.

"Jangan sampai Malaysia main curang dengan nenampung pekerja migran yang datang tanpa dokumen dan diterbitkan visa di sana tanpa ada MoU dengan kita," jelasnya. "Ini perlu diantisipasi bagaimana pengawasan dan alternatif pekerjaan mereka yang ingin ke Malaysia untuk bekerja."

Media Malaysia melaporkan bahwa langkah Indonesia tersebut akan mengguncang perusahaan-perusahaan di Negeri Jiran yang sangat memerlukan pekerja migran. Hal tersebut juga dinilai bisa mengancam pemulihan ekonomi Malaysia.