Sedianya rapat paripurna harus dirampungkan hari ini, Senin (22/7). Namun agenda itu terpaksa ditunda sebab DPRD belum melaksanakan Rapimgab sebagai syarat pengadaan rapat paripurna.
- Elvariza Opita
- Senin, 22 Juli 2019 - 11:25 WIB
WowKeren - Sudah hampir setahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "ditinggalkan". Selepas Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya demi menjadi Calon Wakil Presiden 2019, Anies selalu bekerja sendiri dalam mengurusi Ibu Kota.
Namun sepertinya Anies masih harus bekerja mandiri untuk beberapa waktu ke depan. Pasalnya rapat paripurna terkait, yang sedianya digelar hari ini, Senin (22/7), batal diselenggarakan. Pembatalan ini disebut karena Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) belum dilaksanakan.
"Penyebabnya sudah jelas," kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus, Senin (22/7). "Hari ini paripurna itu gimana mau dilaksanakan? Tahapannya (Rapimgab) kan belum selesai."
Untuk diketahui, Rapimgab merupakan rapat yang menghadirkan seluruh pimpinan kelengkapan DPRD, yakni pimpinan DPRD DKI, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi. Rapat ini merupakan tahapan yang wajib digelar sebelum paripurna. Sebab pembahasan soal tata tertib paripurna pemilihan yang sebelumnya telah digodok Pansus akan digelar dalam Rapimgab ini.
Baru setelah itu paripurna digelar untuk menuntaskan masalah tatib. Lalu selanjutnya akan digelar proses pemilihan Panitia Pemilih (Panlih) Wagub DKI. "Tatibnya harus dirapimkan kemudian dibentuk Panlih, baru paripurna pemilihan dibikin. Jadi paripurna masih jauh lah," tuturnya, dikutip dari CNN Indonesia.
Bestari pun menuding jadwal dari Sekretaris Dewan (Sekwan) yang tak kunjung keluar sebagai penyebab utama. Pasalnya anggota dewan tak bisa sembarangan menggelar rapat kecuali ada undangan formal. "Itu ranahnya Sekwan dan pimpinan. Sampai hari ini belum ada undangan untuk Rapimgab," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai tak ada yang salah walaupun rapat paripurna kembali batal digelar. Bahkan menurutnya kursi DKI 2 yang sudah kosong setahun belakangan bukanlah masalah besar.
"Enggak apa-apa (rapat paripurna) mundur. Kenapa? Yang melarang siapa?" ujarnya, Kamis (18/7). "(Nggak ada masalah), orang gubernurnya saja senyum-senyum loh (tanpa Wakil Gubernur)."
Sementara itu masalah pemilihan Wagub DKI Jakarta ini sempat menuai sorotan publik lantaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuding ada isu politik uang. Atas tuduhan ini, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dipolisikan oleh sejumlah pihak.
(wk/elva)
