Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin membangun kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi massal guna mengurangi emisi gas buang penyebab polusi.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 02 Agustus 2019 - 09:34 WIB
WowKeren - Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah polusi udara di Ibu Kota. Salah satunya dengan menaikkan tarif parkir.
Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur atau Ingub Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara. Dalam aturan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Dinas Perhubungan DKI untuk menaikkan tarif parkir di jalur yang terlayani angkutan umum di ibu kota.
Selain meningkatkan tarif parkir, Anies juga memperluas kebijakan penggunaan kendaraan ganjil genap. Terutama pada musim kemarau yang bisa memperburuk polusi udara.
"Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau," kata Anies dalam peraturan itu. "Dan peningkatan tarif parkir yang terlayani angkutan umum massal mulai Tahun 2019."
Dengan adanya aturan itu, Anies berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk beralih menggunakan transportasi massal. Dengan begitu, jumlah penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang sehingga hal ini akan berimbas pada menurunnya tingkat tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.
Terkait peningkatan tarif parkir, hal itu juga dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan. Tak hanya itu, Jakarta juga rencananya akan mengurangi lahan parkir. Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa hal itu baru sebatas rencana.
"Sesuai dengan konsep parkir sebagai instrumen pengatur lalu lintas justru kita akan batasi lahan parkir," kata Syafrin di kantornya, Kamis (25/7). "Dan akan tingkatkan tarif parkirnya."
Adapun rencana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. Masih diperlukan kajian lebih mendalam dan komprehensif. "Di banyak negara, di pusat kota justru lahan parkir dibatasi kemudian tarif parkir dinaikkan dan kemudian sistem angkutan umumnya yang diperbaiki," jelas Syafrin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyarankan pada Anies untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal itu bisa dimulai dari angkutan umum seperti bus dan taksi listrik.
(wk/zodi)
