Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB dapat menjadi bumerang tersendiri jika Indonesia lalai.
- Wahyu
- Senin, 21 Oktober 2019 - 14:46 WIB
WowKeren - Indonesia baru saja terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 hingga 2022 mendatang. Kepercayaan tersebut didapat setelah Indonesia mengantongi 174 suara dalam pemilihan yang dilaksanakan di markas besar PBB di New York pada Kamis (17/10) itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai jika terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan PBB justru berpotensi menjadi bumerang. Hal ini lantaran banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri justru tak selesai.
"Indonesia mungkin lebih leluasa untuk melobi (isu internasional)," kata Ahmad Taufan yang dilansir Tirto pada Minggu (20/10). "Tapi internasional akan semakin menyoroti kita. Kalau di sini masih ada diskriminasi, rasial, Indonesia bakal digebuk habis."
Meskipun begitu, Komnas HAM mendukung atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Ahmad juga berharap agar posisi Indonesia di dalam organisasi perdamaian dunia itu menjadi sebuah momentum pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di dalam negeri.
Tak hanya Ahmad, hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menjadi wake up call bagi pemerintah dalam negeri untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM terutama di Tanah Papua.
Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua memang tengah ramai akhir-akhir ini karena menimbulkan berbagai kericuhan. Bahkan, kasus tersebut juga sudah terdengar di dunia Internasional melalui Benny Wenda dan Veronica Koman.
Tak hanya Komnas HAM, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) juga mengingatkan agar urusan HAM di ranah internasional tidak lantas meninggalkan urusan HAM di dalam negeri. "Kami akan berfungsi tapi ada juga risikonya, kami harus jaga HAM dalam negeri. Jangan anggota HAM PBB tapi HAM dalam negeri (jadi) masalah," ucap Kalla di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada Jumat (18/10) setelah mengetahui kabar tersebut.
(wk/wahy)
