Sebelumnya, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara selaku orator Aksi 212 menuding Ahok terlibat dalam kasus korupsi dan memintanya mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:33 WIB
WowKeren - Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama baru saja menggelar aksi "Berantas Korupsi" pada Jumat (21/2) kemarin. Dalam aksi tersebut, nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut disebut-sebut.
Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara selaku orator Aksi 212 menuding Ahok terlibat dalam kasus korupsi. Marwan juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta Ahok mundur dari jabatan Komut Pertamina.
Menanggapi "serangan" terhadap Ahok tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun memberikan respons. Menurut Erick, Indonesia saat ini telah memasuki era demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
"Ketika ada sebagian kelompok mengemukakan pendapat ada ketidakpuasan itu normal-normal saja," tutur Erick di Kantor Pertamina dilansir detikcom pada Sabtu (22/2). Erick lantas mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh direksi serta komisaris perusahaan BUMN masih dalam kondisi baik.
Lebih lanjut, Erick sebagai Menteri BUMN juga masih terus memantau KPI (Key Perfomance Indicators) yang ditetapkan oleh para direksi dan komisaris perusahaan BUMN. Ia juga meyakini bahwa jajaran direksi dan komisaris Pertamina sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai.
"Ini saya yakin bu Nicke dan jajarannya melakukan tugas sudah sesuai. Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menyelesaikan tugas," jelas Erick. "Jadi jangan ditakut-takuti gonta ganti posisi satu tahun dilepas."
Selain itu, Erick juga menyebut bahwa dibutuhkan keberlanjutan atau kontinuitas dan pencapaian KPI untuk membangun bisnis. Sehingga selama KPI bisa dicapai dengan baik, maka Erick tidak akan mengganti direksi dan komisaris perusahaan BUMN yang sudah ada.
"Jadi saya tidak mau kalau pergantian karena hal personal, selama KPI jalan dengan baik, biarkan direksi dan komisaris BUMN bekerja," pungkas Erick. "Yang bisa diganti itu kalau tidak sesuai KPI."
(wk/Bert)
