Manajemen pelaksana Kartu Pra Kerja itu mengembalikan sampai Rp 6,39 triliun yang merupakan besaran total insentif program. Berikut penjelasan PMO soal pengembalian uang itu.
- Elvariza Opita
- Selasa, 22 September 2020 - 10:18 WIB
WowKeren - Manajemen pelaksana program (PMO) Kartu Pra Kerja mengaku sudah mengembalikan sampai Rp 6,39 triliun dari anggaran insentif program tersebut kepada kas negara. Hal ini dilakukan lantaran PMO sudah mencabut sampai 180 ribu status kepesertaan dari peserta Kartu Pra Kerja.
Terkait pencabutan status kepesertaan ini rupanya sudah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dari sana terungkap bahwa 180 ribu peserta ini kebanyakan minim literasi teknologi ditambah dengan PMO yang kurang melakukan sosialisasi terhadap program yang ada.
"Case-case (permasalahan) yang kita temui sekarang, mungkin ini jadi PR (pekerjaan rumah) PMO Kartu Pra Kerja dari sisi sosialisasi," terang Hengki dalam program "Power Lunch" di CNBC Indonesia TV, Senin (21/9). "Karena memang banyak dari 180 ribu ini, yang memang literasinya sangat terbatas."
"Bahkan mungkin ada yang menunggu berharap, bahwa mereka akan diberikan kartu fisik untuk menggunakan Kartu Pra Kerja. Sementara Kartu Pra Kerja ini full digital. Tidak ada kartu fisik yang diterbitkan," imbuh Hengki, dilansir pada Selasa (22/9).
Namun demikian, sebagian dari 180 ribu orang yang dicabut status kepesertaannya itu sudah bekerja dan tidak membutuhkan lagi pelatihan dan insentif dari Kartu Pra Kerja. Dan karena itulah anggaran untuk insentif ke-180 ribu peserta itu sudah dikembalikan ke kas negara.
Dan menjadi pertanyaan berikutnya, uang tersebut akan digunakan untuk insentif peserta yang baru atau tidak. Menurut PMO, pihaknya masih menunggu arahan dari Komite Pra Kerja untuk memutuskan kebijakan selanjutnya.
"Dari manajemen pelaksana hanya menunggu arahan komite dan tim pelaksana saja. Jika memang dana yang sudah dari 180 ribu peserta ini, kalau per peserta Rp 3,55 juta. Dana ini ditargetkan lagi ke peserta baru, kita menunggu arahan dari komite saja," pungkas Hengki. "Dananya sudah kita kembalikan ke rekening umum negara."
Tetapi sebelumnya Direktur Eksekutif PMO Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari, menyebut ada potensi dana yang tersisa akan digunakan untuk alokasi kuota tambahan peserta Kartu Pra Kerja tahun 2020. Diketahui Kartu Pra Kerja untuk tahun ini hanya akan diadakan sampai Gelombang X saja dengan alokasi sekitar 200 ribu peserta pada kesempatan itu.
(wk/elva)
