Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia cukup baik. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, pun angkat bicara menanggapi pernyataan tersebut.
- Bertilia Puteri
- Senin, 05 Oktober 2020 - 16:04 WIB
WowKeren - Pandemi virus corona (COVID-19) telah melanda Tanah Air selama tujuh bulan. Presiden Joko Widodo pun menilai penanganan COVID-19 di Indonesia relatif baik dan tidak buruk. "Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menanggapi pernyataan Jokowi ini, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, angkat bicara. Menurut Saleh, pemerintah memang telah berupaya menangani pandemi, namun masih ada beberapa kendala yang harus dikoreksi.
Salah satunya adalah sejumlah rumah sakit yang saat ini masih belum memiliki kelengkapan alat yang memadahi untuk penanganan COVID-19. Dokter spesialis juga dinilai masih kurang di sejumlah daerah.
"Kita melihat masih banyak RS yang alat-alat kelengkapan kesehatannya belum cukup dan memadai dan itu terjadi di banyak RS. Bahkan di RS umum daerah yang menjadi rujukan COVID. APD kemudian masker hand sanitizer dan beberapa alat lain seperti ventilator yang berkenaan dengan itu masih banyak yang belum dimiliki oleh RS," ujar Saleh dilansir Kumparan pada Senin (5/10). "Dari sisi SDM khususnya dokter spesialis itu masih sangat dibutuhkan di daerah, terutama RS daerah yang jauh dari ibu kota negara dan juga provinsi. Karena itu kita mendorong kepada pemerintah jadi keberhasilan yang diklaim Pak Jokowi itu harus menutupi ini kelengkapan dokter spesialis kita di seluruh Tanah Air."
Selain itu, Saleh juga menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya belum baik. Sebagai contoh, Jokowi menyarankan penerapan mini lockdown namun DKI Jakarta menerapkan PSBB ketat.
"Kita lihat statement dari pemerintah dan daerah kadang berbeda. Bahkan itu berbeda antara apa yang diinginkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dengan apa yang menjadi kebijakan di Pemprov," terang Saleh. "Satu contoh pemerintah inginkan mini lockdown sementara di DKI saya lihat di PSBB saja. Jadi kalau mini lockdown dan PSBB itu kan berbeda."
Selain itu, Saleh juga menyoroti kinerja sejumlah Kementerian yang dinilainya belum mendukung kebijakan penanganan COVID-19 sepenuhnya. Contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dinilai Saleh tak memiliki program keberlanjutan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kerja daripada menteri-menteri terkait itu memang belum semua mendukung secara utuh dalam proses penanggulangan COVID- 19 masih kelihatan belum seirama," pungkas Saleh. "Katakanlah Kemendikbud sekarang sudah 7 bulan anak-anak kita sekolah di rumah. Sementara kebijakan memberlakukan program PJJ itu secara nasional belum ada. Jadi kita tidak melihat ada terobosan yang dilakukan Kemendikbud."
(wk/Bert)
