Dorongan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 pada masyarakat Indonesia terus mengemuka. Kali ini datang dari Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulyadi.
- Nidya Putri
- Jumat, 11 Desember 2020 - 14:43 WIB
WowKeren - Pemerintah telah mendatangkan vaksin COVID-19 ke Tanah Air beberapa waktu lalu. Meski begitu, tak semua vaksin tersebut akan disalurkan secara gratis ke masyarakat.
Meski begitu, dorongan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 terus mengemuka. Kali ini datang dari Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulyadi yang mengingatkan jika anggaran kesehatan saat ini jadi prioritas.
"Demi keselamatan warga sesuai perintah UUD kan negara memenuhi kewajiban melindungi segenap bangsa kan. Seharusnya hal-hal untuk vaksin kan (prioritas)," ujar Mulyadi, Jumat (11/12).
Mulyadi menyadari bahwa anggaran untuk menggratiskan vaksin secara menyeluruh memang tak akan mencukupi. Sebab, saat ini Indonesia tengah mengalami defisit keuangan yang cukup melebar.
Namun, ia meminta untuk melakukan refocusing anggaran. Misalnya, anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dialihkan untuk vaksin.
Sehingga, dapat mengakomodir warga untuk divaksin. "Kan prioritas dibandingkan misalnya membangun Infrastruktur yang belum diperlukan. Kalau refocusing dengan bahasa prioritas, apa tugas negara terhadap rakyat," katanya.
"Saya di Komisi V juga itu belanja infrastruktur saja hampir Rp 150 triliun ya kan pembangunan jalan tol dilanjutkan," sambungnya. "Sementara keselamatan warga yang notabenenya adalah tugas negara melindungi segenap bangsa ya harusnya itu yang jadi prioritas. Itu kan menjadi kebutuhan pokok."
Jika memang hal itu akan direalisasikan maka dalam hal keadaan darurat, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu. "UU APBN saja dalam konteksnya emergency bisa keluarkan Perppu kan," tuturnya.
"Negara punya instrumen itu. Kalau misalnya emergency berarti instrumen melakukan keputusan mengatasi hal yang emergency negara saja pada saat Perppu dikeluarkan menyiasati masalah pandemi kan sudah terjadi," imbuh Mulyadi.
Sebelumnya diketahui, dalam rapat Komisi IX, para anggota DPR mencecar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait kenapa tidak menggratiskan seluruh vaksin corona untuk semua masyarakat. Sejauh ini vaksin direncanakan diperoleh melalui jalur pemerintah alias gratis sebanyak 30 persen dan jalur mandiri atau berbayar sebanyak 70 persen.
(wk/nidy)
