Ahok telah mengungkapkan bahwa batas maksimal nominal transaksi kartu kredit yang didapatnya dari Pertamina sebagai seorang Komisaris Utama mencapai Rp 30 miliar.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 16 Juni 2021 - 15:15 WIB
WowKeren - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengungkapkan bahwa fasilitas kartu kredit untuk manajer, komisaris, hingga dewan direksi di perusahaan pelat merah tersebut akan dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu poin yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6) lalu.
Keputusan ini lantas dipertanyakan oleh politisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Andre meminta agar urusan kartu kredit untuk pejabat Pertamina tersebut dilihat secara adil dan objektif.
"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan," papar Andre dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6). "Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi."
Andre menilai sistem cashless dengan menggunakan kartu kredit membuat setiap pengeluaran dan pemasukan dapat dicatat secara rinci. Selain itu, sistem ini juga dinilanya dapat meminimalisir transaksi gelap.
Sisi kepraktisan untuk pihak manajemen dan direksi yang memiliki banyak penugasan juga disebutnya menjadi salah satu alasan penggunaan kartu kredit. Oleh sebab itu, Andre menyayangkan apabila sistem cashless yang telah ada di Pertamina justru dimundurkan ke sistem tunai.
"Masa Pertamina harus kembali menggunakan cash di saat seluruh dunia bergerak ke arah cashless payment? Saya yakin Presiden menugaskan dia (Ahok) ke Pertamina bukan untuk ngurusin corporate credit card," terang Andre. "Terlalu mahal dia dibayar oleh Pertamina kalau hanya korek-korek yang kecil-kecil. Apakah ada Kilang Minyak, Petrochemical, atau infrastruktur hilir baru yang mulai dibangun saat dia menjabat sebagai Komisaris Utama?"
Di sisi lain, Ahok telah mengungkapkan bahwa batas maksimal nominal transaksi kartu kreditnya dari Pertamina mencapai Rp 30 miliar. "Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama dengan limit Rp 30 miliar," ungkap Ahok kepada CNN Indonesia.
Menurut Ahok, penghapusan kartu kredit tersebut dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan karena batas kartu kredit yang diberikan Pertamina selama ini cukup besar. "Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir juga disebut telah memberi lampu hijau terkait penghapusan kartu kredit Pertamina tersebut. "Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," pungkasnya.
(wk/Bert)
