Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu yang harusnya dimulai Senin (12/7) kemarin ditunda. Meski terkesan mendadak, rupanya inisiatif program ini sudah dibahas sejak akhir Juni 2021.
- Elvariza Opita
- Selasa, 13 Juli 2021 - 14:09 WIB
WowKeren - Pro-kontra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) COVID-19 Individu terus menjadi bahasan panas meski akhirnya dibatalkan. Sebagai informasi, seharusnya vaksin berbayar untuk individu ini dilaksanakan mulai Senin (12/7) kemarin namun akhirnya ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun blak-blakan membuka perjalanan hingga kebijakan kontroversial tersebut dipublikasikan. Seperti dalam konferensi pers Senin (12/7) kemarin, Budi Gunadi menekankan bahwa semua hanya opsi untuk mempercepat laju vaksinasi.
Ide ini sendiri muncul ketika rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang melihat kecepatan Vaksinasi Gotong Royong melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berjalan cukup lambat. "Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang speed-nya 10-15 ribu per hari. Dari target 1,5 juta, baru 300 ribu," terang Budi Gunadi dalam Rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7).
Kekhawatiran akan lambatnya laju vaksinasi ini membuat pemangku kebijakan berinisiatif termasuk dengan dibuka ke berbagai opsi. "Dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan masuk juga individu," kata Budi Gunadi.
Hasil rapat tanggal 26 Juni tersebut kemudian dibawa ke Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Juni. "Habis dari situ, Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai (Ketua) KPCPEN, kemudian kita harmonisasi, kita keluarkan," ujar Budi Gunadi.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun menegaskan kembali bahwa vaksin yang dipakai tidak menggunakan APBN maupun hibah yang diterima Indonesia. Dan yang terpenting, pada intinya kebijakan dikeluarkan demi mempercepat laju vaksinasi COVID-19 semata.
"Pertama memang vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini," paparnya. "Vaksin gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta harusnya lebih cepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini."
"Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus. Tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan vaksin program," sambungnya. Lalu karena biaya akan dibebankan kepada penerima vaksin, maka akan meringankan APBN.
(wk/elva)
