KKB Papua yang telah membantai sejumlah pekerja jembatan Trans Papua menyampaikan tuntutan mereka pada pemerintah lewat video ini.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 13 Desember 2018 - 09:34 WIB
WowKeren - Peristiwa penembakan sejumlah pekerja jembatan Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (2/12), meninggalkan duka mendalam bagi Indonesia. Tim gabungan TNI-Polri pun telah diterjunkan untuk mengevakuasi korban dan memburu KKB tersebut.
Tercatat, sebanyak 20 orang tewas akibat peristiwa tersebut. Salah satunya merupakan anggota TNI yang bertugas.
Hingga kini, para pelaku pembunuhan masih bersembunyi di hutan-hutan. Menurut juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, tim gabungannya masih melakukan pengejaran dan pelacakan hingga kini.
Tepat seminggu setelah tragedi tersebut terjadi, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka. Surat tersebut berupa video yang diunggah ke kanal YouTube "Sekretariat Pusat TPNOPM" tepat pada peringatan hari HAM sedunia, 10 Desember 2018.
Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Surat ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB. Di dalamnya, mereka mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak adanya pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Selain itu, organisasi ini juga menuntut kemerdekaan terpisah dari Indonesia.
"Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda," ujar Sebby. "Bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri. Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia."
Sebby juga menyampaikan penolakan organisasinya untuk berdamai dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Mereka juga menyatakan akan terus melakukan serangan selama tuntutan mereka untuk berpisah dari Indonesia belum dikabulkan.
"Penolakan TPNPB. TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua," tegas Sebby. "Sikap TPNB. TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia."
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak ada lagi peluang berdialog. Pasalnya, menurut Kalla, pemerintah telah memberikan semuanya pada Papua.
"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan?" ujar Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). "Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan."
(wk/Bert)
