Menurut Cawapres 02 Sandiaga Uno, para tokoh di Tanah Air memiliki harapan yang positif untuk Indonesia, yakni membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 13 Mei 2019 - 11:31 WIB
WowKeren - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta agar tidak semua pernyataan tokoh-tokoh Tanah Air diartikan sebagai gerakan makar. Sebab, ia yakin bahwa para tokoh tersebut memiliki harapan yang sama, yakni menjadikan Indonesia lebih baik, adil dan makmur.
"Jangan semua ungkapan ini dibelokkan ke pasal makar," kata Sandiaga di Menteng, jakarta Pusat, minggu (12/5). "Karena semua berkeinginan positif, optimis Indonesia yang lebih baik, adil makmur baldatun toyyibatun warobbun ghofur."
Ia kemudian mencontohkan kasus yang menimpa salah satu politikus Partai Gerindra, Permadi Satrio Wiwoho. Permadi dipolisikan setelah sebuah video yang viral beredar, memperlihatkan dirinya berbicara mengenai revolusi. Menurut Sandiaga, tujuan Permadi menyampaikan hal itu adalah untuk menyuarakan perubahan agar sistem Pemilu dan demokrasi bisa berjalan lebih baik.
"Beliau juga di zaman sebelum reformasi mengalami begitu banyak masalah seperti ini dan atas pernyataan yang beliau... atas apa yang mereka sampaikan," tutur Sandiaga. "Itu adalah menginginkan suatu perubahan agar sistem Pemilu dan demokrasi kita lebih baik."
Dalam video yang beredar, Permadi menyinggung adanya dua pihak, yang satu mengikuti angkara murka sedangkan pihak lainnya mengikuti cita-cita mulia. Politikus Gerindra tersebut kemudian berbicara mengenai revolusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebab, perundingan maupun jalur konstitusi dinilai tidak mampu menyelesaikannya.
"Sekarang ini saya katakan, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia seperti gabah den interi. Mana yang ikut angkara murka, mana yang ikut budi luhur. Sesudah terkristalisasi, pasti akan bertemu, bertempur, korbannya sangat-sangat banyak," jelas Permadi dalam video yang beredar dilansir dari Detik, Senin (13/5). "Tadi saya katakan, apa yang dikemukakan oleh Bapak seluruhnya benar, tetapi tidak bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan konstitusi, dengan apa pun, kecuali dengan revolusi."
Saat ini pemerintah telah membentuk tim hukum nasional khusus melalui Kemenko Polhukam. Tim ini bertugas mengkaji ucapan para tokoh yang dinilai melanggar hukum.
(wk/zodi)
