Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai bahwa persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut telah menjadi urusan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bertilia Puteri
- Rabu, 02 Juni 2021 - 20:58 WIB
WowKeren - Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status menjadi ASN masih terus menuai kontroversi. Pihak Istana pun menyatakan bahwa keputusan akhir terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK berada di tangan pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa Istana tidak ingin ikut campur soal TWK KPK. Ia menilai bahwa persoalan tersebut kini sudah menjadi urusan internal KPK.
Menurut Moeldoko, setiap kementerian/lembaga memiliki ruang untuk mengurus masalah internal masing-masing. Oleh sebab itu, Moeldoko berharap KPK dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," tutur Moeldoko kepada CNN Indonesia pada Rabu (2/6). "Urusannya dari pimpinan ke internal."
Selain itu, Moeldoko juga membantah anggapan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tentang TWK KPK tak didengar. "Bukan (arahan tidak didengar). Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat angkat bicara soal polemik TWK pegawai KPK. Menurut sang Presuden, TWK tak dapat dijadikan dasar untuk memecat pegawai KPK. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi soal UU KPK meminta agar alih status ASN tak merugikan pegawai.
Meski Jokowi telah memberikan pernyataan tersebut, KPK memutuskan bahwa 51 pegawai yang tak lolos TWK tidak dapat lagi bekerja di lembaga anti-rasuah tersebut. Sedangkan 24 pegawai lainnya dinilai masih dapat dibina ulang dan akan menjalani pelatihan bela negara.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pelatihan bela negara tersebut akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Namun Firli tak membeberkan lebih detail rencana tersebut.
"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," kata Firli dalam konferensi persnya, Selasa (1/6). "Dan itu kita perlu kerja sama dengan pihak lain karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri."
(wk/Bert)
